Sistem Politik Indonesia

SISTEM POLITIK INDONESIA

A.Makna Sistem Politik

1. Pengertian Sistem Politik

a.Pengertian Sistem

   Sistem ialah sesuatu yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan.

b. Pengertian Politik

Istilah politik berasaldari bahasa Yunani polis atau Negara kota.Dari kata tersebut berkembang     istilah-istilah lain dalam berbagai bahasa, seperti polity, politic, politics,political,dan policy. Pada umumnya,politik diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu Negara (system politik) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sisitem itu dalam melaksanakan tujuan-tujuan.

c.Pengertian Sisitem Politik

Sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan mendatang.

2.Unsur Sistem Politik

    Dariulasan singkat di atas bisa dikatakan bahwa dalam setiap system politik paling tidak mencakup 3 unsur, yaitu:

a. fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar,

b. penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan, dan

c. penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.

3. Ciri-Ciri Sistem Politik

    Tentang cirri-ciri system politik ini, David Easton dalam artikelnya yang sangat terkenal, “An Approach to the Analysis of Political Sistems”, menemukakan empat ciri:

a. Adanya unit-unit yang membentuk system itu, sekaligus batas-batas pengaruhnya.

b. Adanya input dan output, bisa dijelaskan bahwa untuk menjamin tetap bekerjanya suatu

    sistem diperlukan serangkaian input yang bersifat tetap.

c. Adanya jenis dan tingkat diferensiasi dalam system dimana suatu system politik harus

    menjalankan pekerjaan bermacam-macam dalam waktu yang terbatas.

d. Adanya tingkat integrasi system politik yang mencerminkan pula tingkat efisiensinya.

4. Proses Politik

    Proses politik itu berjalan dariinput, berupa tuntunan kepentingan, diubah menjadi output, berupa kebijaksanaan, yang selanjutnya melalui saluran umpan balik masuk kembali ke dalam system politik dalam wujud tuntunan kepentingan baru.

B. Sistem Politik di Indonesia

1.      Komponen Pendukung Sistem Politk Demokrasi di Indonesia

     Di dalam suatu kehidupan kenegaraan dengan system politik yang demokratis, lazimnya selalu terdapat dua suasana tata kehidupan politik, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Keduanya saling memberikan interaksi, saling mempengaruhi, saling kerjasama, saling memberi dan menerima, dan yang ideal adalah keduanya harus merupakan pasangan atau partner yang serasi dan selaras di dalam membina dan mengembangkan serta mempertahankan suatu system politik demokratis yang dianutnya.

1. Infrastruktur Politik

          Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitas nya dapat mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

1        Fungsi Infrastruktur Politik

a). sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpastisipasi secara maksimal dalam system politiknya .

b). mempertemukan kepentingan yang beranekaragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat.          

c). sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntunan aatau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.

d). menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemiihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.

e). sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sector kehidupan politik masyarakat.

2        Komponen-komponen Infrastruktur Politik       

a). Partai Politik

    Partai Politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnyaa terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai sebuah tujuan

b). Golongan Kepentingan

     Golongan ini adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu baik kepentingan umum maupun masyarakat . Kelompok ini umumnya dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk seperti berikut.

       (1). Interest group asosiasi

       (2). Interest group institusional

       (3). Interest group non asosiasi

       (4). Interest group yang anomic

c). Alat komunikasi politik

     Alat komunikasi yang dimaksud adalah surat kabar, bulletin, brosur, pemancar radio, TV, atau media massa lainnya .

d). Tokoh Politik

    Tokoh-tokoh politik Indonesia yang termasuk criteria ini adalah Abdurahman wahid, Megawati, Amin Rais, dan tokoh-tokoh lainnya.

2. Suprastruktur politik

     Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang lazimnya dinamakan lembga-lembaga Negara atau alat-alat perlengkapan Negara .

1.      Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen .

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b) Dewan Perwakilan Rakayat (DPR)

c) Presiden dan Wakil presiden

d) Badan Pemeriksa Keuangan

e) Dewan Pertimbangan Agung

f) Mahkamah Agung

      

 2.   Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 sesudah amandemen

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b) Dewan Perwakilan Rakayat (DPR)

c) Presiden dan Wakil presiden

d) Badan Pemeriksa Keuangan

e) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

f) Mahkamah Agung

g) Mahkamah konstitusi

h) Komisi Yudisial

3 . Suprastruktur politik menurut Konstitusi RIS (UUD RIS)

a). Presiden

b). Menteri menteri

c). Senat

d). Dewan Perwakilan Rakyat

e). Mahkamah Agung Indonesia

f). Dewan Pengawasan Keuangan

4 . Suprastruktur politik menurut UUD 1950

a)   Presiden dan Wakil presiden

b)   Menteri menteri

c)   Dewan Perwakilan Rakyat

d)   Mahkamah Agung

e)   Dewan pengawasan keuangan

2. Sistem Politik Negara Indonesia dari Waktu ke Waktu

           Tinjauan kesejarahan terhadap penyelenggaraan demokrasi berdasar pada politik yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 08 45 menunjukkan adanya tiga model pelaksanaan yang mempunyai warna sendiri.

1. Masa Demokrasi Liberal

            Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1959 dengan tiga model Undang Undang Dasar sebagai dasar berpijak bagi praktek demokrasinya,

             Hal ini berlangsung hingga berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Dengan demikian, demokrasi liberal secara formal berakhir pada 5 juli 1959.

       b.  Masa Demokrasi Terpimpin

            Pelaksanaan demokrasi semacam ini menunjukkan pula beberapa segi Demokrasi Rakyat. Masa pelaksanaan demokrasi ini berlangsung antara tahun 1959 sampai tahun 1965.

    

       c.  Masa pelaksanaan demokrasi antara tahun 1965 sampai 1998

    1.     Penyaluran tuntunan

    2.     Gaya politik

    3.     Kepemimpinan

    4.     Veteran dan Militer.

A.    Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

            Sistem politik suatu Negara tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya,walaupun dasar falsafah negaranya sama.Kondisi ini bisa terjadi karena system politik suatu Negara dipengaruhi minimal dua hal,yaitu dasar falsafah Negara yang bersangkutan dan fenomena sosial Negara tersebut.

1.Sistem Politik di Inggris

a.Bentuk Negara

            Kerajaan Inggris adalah kerajaan yang tertua dan paling terkenal di dunia,bentuk pemerintahan Inggris kurang jelas didefinisikan dan agak sulit dipahami.

b.Konstitusi

            Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis.Konstitusi ini memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap perubahan keadaan-keadaan dan tuntutan-tuntutan tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya.

c.Badan Eksekutif

            Badan ekksekutif terdiri dari raja yang kedudukannya tidak dapat di ganggu gugat,serta kurang lebih 20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri.Kekuasaan yang sebenarnya ada ditangan perdana menteri yang memimpin para menteri.

            Perbedaan menteri berdiri sebagai pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah dan juga sebagai ketua politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif sehingga secara pribadi perdana menteri mawakili gabungan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

            Jadi,dapat dikatakan bahwa perdana menteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar,yaitu:

1.memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri,

2.memimbing majelis rendah

3.menjadi penghubung dengan raja/ratu,dan

4.memimpin partai mayoritas

d.Peranan Parlemen

            Parlemen di Inggris terdiri dari dua kamar,yaitu majlis rendah (DPR) dan majelis tinggi.

1)      Majelis Rendah  (House of Commons)

Majelis ini beranggotakan kurang lebih 630 orang dengan masa jabatan maksimal 5 tahun.Keunggulan badan eksekutif dan badan legiskatif di Inggris adalah akibat dari disipin partai dalam majlis randah.

2)      Majelis Tinggi  (House of Lords)

Majelis tinggi Inggris satu-satunya di dunia yang anggotanya berkedudukan secara turun temurun.Disamping itu ada anggota yang ditunjuk untuk jabatan seumur hidup berdasarkan jasa-jasanya kepada masyarakat.Jumlah anggotanya kira-kira 900 orang.

e.Sistem Pemilu

          Sistem pemilu di Inggris adalah system distrik,yaitu system pemilihan yang didasarkan pada kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi).

2.Sistem Politik di Cina

Wilayah Cina menempati posisi geografis yang penting dalam suatu wilayah di mana penduduknya adalah yang paling besar di dunia.

a.Lembaga-lembaga Politik

1)      Pada inti struktur yang di sebut sebagai “organ wewenang legislatif satu-satunya dalam Negara”, adalah Kongres Rakyat Nasional (KRN).KRN merupakan forum untuk mempelajari,mendukung,dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat, melambangkan dukungan disukai , tetapi badan hal itu tidak mempunyai kekuasaan politik nyata.

2)      Organ administrasi utama adalah Dewan Negara yang mengatur dan mengendalikan struktur administrative dan bersama-sama dengan badan-badan tertinggi PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina.

3)      Mahkamah rakyat tertinggi dan Kekuasaan Rakyat Tertinggi merupakan bagian terakhir kerangka kerja pemerintaha pusat yang menentukan keduanya sebagai organ-organ pengadilan, menyelidiki masalah dan memberikan putusan peradilan.

4)      Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi-propinsi,kabupaten,dan desa ditambah berbagai unsur lain dibawah atau diantara tingkat-tingkat ini.

5)      Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiganya dalm struktur politik nasional di Cina.Kekuasaan  TPR secara konstitusional diserahkan kepada Kementrian Pemerintahan Nasional dalam Dewan Negeri.

6)      Sistem kepartaian . Sistem satu partai ini tidak sesuai dengan asas Negara demokrasi karena warga tidak mempunyai alternatif penyaluran aspirasi.

 b.Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan

          Secara formal,pembuat keputusan paling tinggi dalam system politik Cina adalah PKC.Namun demikian,kekuasaan pembuatan keputusan tertinggi ada di tangan Politbiro PKC dan Komite Tetap.

3.Sistem Politik di Jepang

a.Sistem Parlemen Jepang

          Jepang termasuk Negara yang menganut system perwakilan bicameral atau system perwakilan dua kamar.Diet adalah pusat kegiatan politik Jepang yang merupakan lembaga yang memegang kedaulatan rakyat Jepang dan satu-satunya organ pembuat UU atau badan legislative.Sedangkan raja adalah symbol atau lambing negra dan kesatuan bangsa.

          Diet berhak memilih perdana menteri.Perdana menteri memilih anggota-anggota kabinet lainnya,tetapi karena perdana menteri dipilih oleh diet maka ia tidak memiliki anggota kabinetnya.

1)      Majelis Tinggi (House of Concilors)

Separuh dari anggota majelis tinggi yang berjumlah 252 orang dipilih setiap tiga tahun untuk masa tugas enam tahun.

2)      Majelis Rendah (House of Representative)

Anggota Majelis Rendah dipilih untuk masa jabatan empat tahun.Perdana menteri bisa menolak dengan membubarkan majelis rendah dan diadakan pemilihan umum.

Majelis Rendah memiliki kekuasaan lebih besar daripada majelis tinggi dengan suara mayoritas dua pertiga.

b.Sistem Pemilu

          Pemilu diadakan berdasarkan system distrik,tetapi setiap pemilih hanya boleh memilih satu orang calon tertentu,bukan sebuah partai.Sistem ini juga membuahkan hasil yang lebih stabil disbanding system lain.

c.Sistem Kepartaian

          Partai-partai yang ada di Jepang adalah sebagai berikut.

1)      Partai Demokrasi Liberal sebagai partai paling konservatif dan pro-bisnis

2)      Partai Sosialis sebagai yang sangat tergantung pada serikat-serikat buruh

3)      Partai Sosialis Demokrat sebagai yang banyak tergantung pada Domei.

4)      Komeito sebagai yang memperoleh sebagian besar dari anggota Soka Gakkai.

5)      Partai Komunis sebagai yang mendasarkan diri pada serikat-serikat buruh tertentu dan sekelompok kaum komunis yang kecil dan teguh.

d.Proses Pembuatan Keputusan

          RUU pertama kali harus memperoleh persetujuan Komite Penelitian secara keseluruhan di bawa ke Dewan Eksekutif partai.Dari sini,RUU itu dibawa ke Biro Legislatif di bawah Kabinet .RUU itu kemudian siap untuk di setujui oleh Kabinet dan di ajukan ke Diet,dimana dijamin akan di dukung oleh partainya dan karenanya berkemungkinan besar menjadi Undang-undang.